Kemiskinan dan Ketidakberuntungan

Kemiskinan masih menjadi salah satu penyakit kronis di Negeri ini yang masih belum bisa disembuhkan. Hampir 70 Tahun Indonesia merdeka, kemiskinan masih tetap menggerogoti Bangsa ini. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin baik di Desa maupun di Kota dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada Tahun 1970, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 70 Juta jiwa, sedangkan pada Tahun 2013 sekitar 29 Juta jiwa. dari data ini dapat kita lihat bahwa kemiskinan di Indonesia memang sudah menurun.

Dari berbagai macam teori tantang kemiskinan, permberdayaan adalah salah satu teori yang dianggap paling mutakhir untuk menyelesaikan masalah kemiskinan (Syakrani,2009). Menurut Ife (2002), pemberdayaan adalah proses peningkatan daya (power) individu atau kelompok yang tidak beruntung. Jadi, dengan pemberdayaan individu atau kelompok yang tidak beruntung bisa menjadi beruntung atau yang miskin menjadi tidak miskin.

Tipe Birokrasi dan Reformasi Administrasi Negara di Indonesia

Birokrasi merupakann sebuah entitas pada sebuah negara. Secara etimologi, birokrasi merupakan berasal dari kata biro yang berarti meja dan kratein yang berarti pemerintah. Jika disintesakan, maka birokrasi memiliki pengertian sebuah pemerintahan yang dijalankan dari balik meja. Artinyaa adalah dalam birokrasi semua dikendalikan oleh orang-orang yang bekerja di meja masing-masing. Menurut Michael G. Roskin, pengertian birokrasi adalah "setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pembuat keputusan (decision makers). Birokrsi juga memiliki beberapa tipe. Berikut merupakan tipe-tipe birokrasi yang dilihat dari berbagai perspektif:

Kekuasaan Ekonomi Dominasi Kekuasaan di Indonesia

Menurut saya, jenis kekuasaan yang mendominasi Indonesia adalah jenis kekuasaan ekonomi. Dalam menganalisa  permasalahan ini saya menggunakan toeri ”Hystory Materialism” dari Karl Marx. Dalam teori ini, Marx dengan jelas mengungkapkan bagaimana suatu kekuasaan ekonomi akan mempengaruhi semua jenis kekuasaan yang lain. Disini Marx menjelaskannya dengan model “basis” dan “bangunan atas”. Dalam teori ini, Marx menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “basis” adalah suatu tenagan-tenaga produktif dan hubngan-hubungan produksi. Yang dimaksus dengan tenaga-tenaga produktif adalah kekuatan yang dipakai masyarakat untuk mengubah dan mengerjakan alam, semisal alat-alat kerja, keahlian manusia, serta teknologi. Dan yang dimaksud hubungan-hubungan produksi dalam teori ini adalah hubungan kerja sama atau pembagian kerja antara manusia  yang terlibat dalam proses-proses produksi. Sedangkan “bangunan atas” menurut Marx adalah suatu tatanan institusional dan tatatanan kesadaran kolektif. Yang dimaksud dari tatatanan institusional adalah segala macam lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat bersama diluar sistem produksi. Contohnya adalah hukum, negara, pemerintahan, sistem pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tatatana kesadaran kolektif adalah suatu sistem kepercayaan, norma-norma dan nilai yang memberikan kerangka pengertian, makna dan orientasi spritual kepada usaha manusia. Contohnya adalah pandangan dunia, agama, filsafat, budaya dan moralitas

Presiden Kok Ada Jam Kerjanya ???

Baru-baru ini hangat diberitakan oleh banyak media massa negara kita mengenai pidato klarifikasi presiden SBY mengenai status Yeni Wahid di Partai Demokrat. Pidato klarifikasi status putri mantan presiden Gus Dur ini dilakukan SBY di Istana Negara. Banyak kritik mengenai  pidato ini, bukan karena isi daripada pidato tersebut melainkan karena tempat pidato ini dikumandangkanlah yang yang menjadi kontroversi publik. Bagaimana tidak menjadi kontroversi di kalangan publik? Wong pidatonya dilaksanakan di Istana Negara. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan yang besar menganai status Istana Negara sendiri. Pidato yang isinya mengenai kempetingan partai kok diselenggarakan di Istana Negara yang merupakan simbol Negara kita.

                Hal yang dikhawatirkan mengenai status SBY sebagai ketua umum Demokratpun terjadi. Hal tersebut yaitu SBY tidak bisa membedakan mana yang merupakan kepentingan partai dan mana yang merupakan kepentingan Negara. Lantas muncul lagi pertanyaan yangg saat ini mencuat kepermukaan publik. Pertanyaan tersebut adalah “Apakah seorang presiden memiliki jam kerja?”. Pertanyaan ini dilatarbelakangi beberapa pendapat loyalis SBY yang mengatakan bhawa “pidato ini kan dilakukan diluar jam kerja”