Lembaga Pers Riwayatnya Kini...........

Akhir-akhir ini Media di Indonesia disibukkan dengan berita-berita kriminal. Mulai dari kasus pembunuhan Angeline, pembunuhan Pria di tong sampah, hingga kasus perampokan berdarah yang terjadi di Jakarta. Paska reformasi Tahun 1998, banyak sekali media massa yang muncul di Indonesia. Kebebasan pers yang merupakan salah satu agenda reformasi selain pemilihan Presiden secara langsung oleh Rakyat dan pemberantasan KKN, berdampak besar bagi dunia pers Indonesia. Mungkin saat ini sudah ada ratusan lembaga pers resmi yang berbentuk media cetak, elektronik, maupun online. Dilindungi oleh undang-undang No 40 Tahun 1999, insan pers menemukan sebuah oase dari padang pasir Orde Baru yang dengan terang-terangan merenggut kemerdekaan mereka.

Cabut UKT dan Realisasikan 20% APBN untuk Pendidikan

                Ekspektasi akan terbangunnya Bangsa yan cerdas seperti amanat UUD 1945 dengan tatanan masyarakat yang maju secarea ekonomi, politik dan kebudayaan yang tercermin dalam penghidupan yang adil, sejahtera dan berdaulat, sampai saat ini belum bisa terwujud. Mengapa demikian? Pertanyaan ini sebenarnya hanya bisa dijawab oleh mereka yang kita sebut pemerintah. Pendidikan, itulah jawaban dari semuanya. Pendidikanlah yang mampu mewujudkan ekspektasi di atas. Hanya dengan pendidikanlah Bangsa yang cerdas dapat terwujud. Pendidikan yang seperti apa? Tentu saja pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Pendidikan yang seperti ini belumlah terjadi di Indonesia. Kita bisa melihatnya dengan sistem pendidikan di Indonesia yang memang ditujukan untuk mencari profit semata. Pendidikan di Indonesia sudah menjadi sebuah komoditi yang harus diperjual belikan.

Mahasiswa Sebagai Agent of Change, Mitos????

                Sebagai seorang mahasiswa baik yang masih baru maupun yang sudah lama, istilah Agent of Change bukanlah hal yang asing bagi kita semua. Mulai dari pertama kali mengikuti PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) yang dilakukan oleh Kakak-kakak BEM maupun HIMA sudah sering sekali menyampaikan istilah ini kepada kita. Bahkan setelah lama menjadi mahasiswa, istilah ini juga masih melekat dalam benak kita semua, terutama bagi kawan-kawan mahasiswa yang aktif dalam organisasi yang kebanyakan orang menyebutnya Aktivis.

                Secara harfiah istilah Agent of Change berasal dari bahasa Inggris yang berarti “Pembawa Perubahan”. Dengan demikian dapat kita asumsikan bahwa mahasiswa merupakan pembawa perubahan. Perubahan yang dimaksud merupakan perubahan pada kondisi lingkungan dimana mahasiswa tersebut berada, bisa di Kampus, tempat kos, maupun lingkungan yang ada di rumah masing-masing. Memang secara harfiah tidak dijelaskan perubahan apa yang diinginkan, apakah perubahan yang bersifat konstruktif, maupun yang bersifat destruktif.

                Sampai saat ini sekitar satu tahun lebih tiga bulanan sejak saya mendengar istilah ini, saya belum tahu siapa yang pertama kali mencetuskan Agent of Change ini.

Dampak Pragmatisme dalam Pembangunan Suatu Bangsa

                Industrialisasi yang terjadi di Eropa Barat dan Amerika memang banyak sekali membawa perubahan bagi kehidupan umat mannusia di muka bumi. Dari pola hidup samapai dengan pola berpikir manusia ikut berubah seiring semakin majunya industrialisasi tersebut. Munculnya berbagai aliran filsafat dan ideologi jugatidk terlepas dari perkembangan industrialisasi tersebut. Begitu pula dengan Pragmatisme yang semain hari semakin berkembang menjadi suatu metode berpikir bagi kebanyakan manusia. Lantas apa yang dimaksud dengan Pragmatisme itu sendiri? Dan apa dampaknya bagi pembangunan suatu Bangsa? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menjadi pokok pembahasan kali ini.

                Pragmatisme merupakan suatu metode berpikir yang lebih mengutamakan nilai praktis dari suatu objek atau keputusan yang diambilnya. Bisa dikatakan seorang Pragmatis hanya mengutamakan untung yang didapatkannya. Selain itu, dalam mencari sebuah kebenaran seorang Pragmatis

Pentingnya Gerakan Politik bagi Jalannya Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

               Banyak di antara kita semua tidak mau atau bahkan anti terhadap politik. Masih banyak sekali yang menganggap politik merupakan hal yang buruk dan kotor. Jika kita melihat kondisi politik saat ini memang persepsi-persepsi masyarakat tersebut wajar saja. Aktor-aktor politik yang sangat buruk dalam mengimplementasikan politik cukup mendukung persepsi tersebut disamping kurangnya pengetahuan mengenai politik itu sendiri. Jika persepsi mengenai poltik saja sudah seperti itu, maka untuk ikut bergabung dalam gerakan politik bisa dikatakan tidak mungkin. Maka dari itu disini saya akan mencoba mengulas mengenai pentingnya gerakan poltik bagi kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Gerakan politik bisa dikatakan kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas politik. Contoh konkritnya antara lain Partai Politik, Ormas-ormas, maupun Organisasi-organisasi Gerakan Mahasiswa yang dalam aktivitasnya melakukan aktivitas-aktivitas politik.

Perlukah Sekolah Kawasan????

Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Kota Surabaya sudah selesai. Jika dilihat dari tahun lalu, PPDB tahun ini memang sedikit berbeda. Adanya TPA atau Tes Potensi Akademik bagi siswa yang ingin masuk Sekolah Kawasan menjadi pembeda PPDB tahun ini dengan tahun lalu. Dalam hal implementasi memang banyak terjadi kekurangan karena memang pelaksanaan TPA merupakan hal yang baru bagi PPDB di Kota Surabaya. Kekurangan yang cukup  terlihat adalah kurang  mengenalnya siswa terhadap soal-soal TPA. Hal ini bisa dikatakan merupakan kurangnya sosialisasi dari Dispendik perihal soal-soal TPA ini. Selain itu, semuanya bisa dikatakan baik.  Dimasukkannya TPA dalam PPDB merupakan suatu kebijakan yang bisa diacungi jempol. Hal ini karena dengan TPA kita dapat mengetahui seberapa baik kualitas akademik yang dimiliki seorang siswa. Jadi, hal ini bisa meningkatkan kualitas sekolah negeri yang selama ini tertinggal oleh sekolah-sekolah swasta.

Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas mengenai pengadaan TPA pada proses PPDB di Kota Surabaya. Yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai kebijakan Dispendik tentang diadakannya Sekolah Kawasan. Memang kebijakan ini bukanlah kebijakan yang baru di Surabaya. Yang dimaksud  sekolah Kawasan adalah sebuah sekolah yang digunkan sebagai sentrum pendidikan di kawasan-kawasan yang ada di Surabaya seperti, kawasan Surabaya Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Kawasan-kawasan tersebut akan diwakili atau memiliki satu sekolah kawasan. Sekolah yang menjadi sekolah kawasan tersebut tentu saja memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan sengan sekolah reguler atau sekolah lain dalam kawasan tersebut. Jadi, sekolah kawasan bisa dikatakan merupakan sekolah unggulan di kawasan tersebut walaupun Dispendik tidak ingin menyebut sekolah kawasan sebagai sekolah unggulan.

Nasionalisme bukan Fasisme

              Karena kesibukan di kampus, cukup lama juga saya tidak ngeblog. Saperti judul tulisan ini, saya akan coba mangulas tentang Nasionalisme dan fasisme. Latar belakang saya posting tulisan ini dikarenakan dewasa ini Bangsa kita tarutama generasi muda banyak yang sudah kehilangan nasionalismenya. Nasionalisme sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena nasionalaismelah yang akan membuat suatu bangsa tetap bertahan dari derasnya arus globalisasi.

                Mengapa nasionalime bisa sepenting itu? Dari pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu paham dimana suatu bangsa ingin hidup bersama dan membangun bersama dalam wujud suatu negara. Berangkat dari pengertian itu, saya meluangkan

Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis serta Bervisi Kerakyatan

Pendidikan-pendidikan..... Pendidikan......... Pendidikan harus gratis...... Pendidikan-pendidikan........... Ilmiah dan demokratis.............

                Begitulah yel-yel yang kami dengungkan ketika melaksanakan aksi-aksi untuk menentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Memang dewasa ini gencar sekali isu mengenai bobroknya pendidikan di Indonesia. dari mulai mahalnya biaya pendidikan, munculnyanya UU PT, komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, hingga yang paling hangat adalah carut-marutnya pelaksanaan UNAS. Sangatlah miris jika menyaksikan fenomena pendidikan yang sepertiitu. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sektor paling vital dalam pembangunan Bangsa dan Negara. Karena lewat pendidikanlah pemimpin-pemimpin Bangsa dicetak.

                Sebenarnya masalah pendidikan sudah sangat  jelas diatur dalam UUD 1945. Dari mulai pembukaan sampai dengan pasal-pasal di dalam batang tubuhnya. Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. UU No 20 juga telah mengtur bagaimana setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Dan y7yang perlu digaris bawahi adalah mendapatkan penddidikan yang layak. Namun apakah

Marhaen, Marhaenisme, dan Marhaenis, dari Indonesia Karya Asli Putra Bangsa

                        Marhaen, marhaenis, dan marhaenisme mungkin bukan kata-kata yang asing bagi kita. Namun jika anda belum pernah mendengarnya atau sudah pernah mendengar tetapi tidak tahu artinya, dalam tulisan ini saya akan berbagi dengan anda. Menurut Cindy Adams dalam bukunya yang berjudul ”Penyambung Lidah Rakyat” ketiga kata tersebut dicetuskan oleh Bung Karno ketika beliau sedang mengadakan study di Bandung. Bung Karno melihat seorang petani yang bernama Pak Marhaen. Pak Marhaen adlah seorang petani yang memiliki alat-alat produksi seperti cangkul, tanah, dan alat-alat pertanian lainnya. Namun, Pak Marhaen masih belum bisa mensejahterakan keluarganya. Dan kehidupannya pun bisa dikatakan miskin atau melarat.

                Setelah pertemuannya dengan Pak Marhaen, Bung Karno menyimpulkan bahwa di Indonesia ada sebuah kelas sosial, yaitu kaum marhaen. Marhaen adlah kaum buruh, petani, rakyat miskin kota dan kaum melarat dan miskin lainnya yang terjerat oleh sistem yang ada. Kata marhaen tentu saja di ambil dari nama petani yang saya sebutkan tadi. Sedangkan maehaenisme adlah sebuah paham dan cara untuk berjuang dalam memperjuangkan hak-hak kaum marhaen denagn cara menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Dan marhaenis tentu saja adlah orang-orang yang menjalankan marhaenisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

               

Serikat Buruh sebagai Pembawa Panji-Panji Perjuangan Marhaen Melawan Kapitalisme dan Imperialisme

 Telah kita ketahui bersama bahwa dalam kaum marhaen, buruh merupakan salah satunya. Dalam tulisan ini saya akan menulis tentang mengapa buruh harus berserikat? Mengapa buruh begitu penting peranannya dalam perjungan melawan kapitalisme dan imperialisme? Dan pandangan kita yang seharusnya terhadap kaum buruh?

                Pertama, saya akan menjawab pertanyaan mengapa buruh harus berserikat? Dalam kehidupan di negara manapun baik itu negara yang berkembang maupun yang sudah maju, jumlah dari kaum buruh tidaklah sedikit. Mereka hampir mendominasi masyarakat kelas menengah kebawah. Tidak terkecuali di Indonesia kita tercinta ini. Jumlah kaum buruh mungkin mencapai 50% dari jumlah penduduk negara kita. Dengan jumlah sebesar itu, alangkah baiknya jika mereka berkumpul dan bersatu dalam satu wadah, dalam satu barisan, dalam satu serikat, yaitu serikat buruh. Dari penjelasan tersebut, akan muncul lagi pertanyaan untuk apa mereka berserikat? Ya tentu saja untuk meperjuangkan hak-hak mereka yang kian hari kian terampas dan terjerat karena kian maraknya kapitalisme di Bumi Pertiwi. Jika mereka memperjuangkan hak-hak mereka sendiri-sendiri kan sangat tidak efisien. Tapi ketika kaum buruh ini bersatu dalam satu bendera, dalam satu barisan, dalam satu rasa, dalam satu tujuan, dalam satu serikat, yaitu serikat buruh Indonesia alangkah bergetarnya hati para kapitalis, alangkah takutnya mereka menghadapi gelombang ini.

               

Pendidikan Politik untuk Anak

             Politik adalah cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan sehingga memenuhi keinginannya dengan menggunakan orang atau kelompok lain. Manusia dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang diungkapkan filsuf Yunani Aritotheles “manusia adalah zoon politicon” yang artinya bahwa manusia adalah makhluk politik. Hal ini karena dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, manusia selalu berpolitik. Contoh yang paling sederhana adalah ketika seorang ibu-ibu sedang menawar barang di pasar. Saat menawar barang, ini menunjukkan bahwa ibu-ibu tersebut sedang berpolitik. Karena ibu-ibu tersebut mempengaruhi penjual agar mau menuruti keinginannya, sehingga kepentingan dari ibu tersebut dapat tercapai.

                Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa semua manusia tanpa terkecuali anak-anakpun adalah makhluk politik. Sehingga harus mendapat pendidikan politik agar dalam berpolitik tidak terjadi kesalahan. Selama ini pendidikan politik hanya diberikan kepada manusia remaja-sampai dewasa saja. Lantas bagaimana dengan anak-anak? Karena anak-anak juga berhak untuk mendapat pedidikan politik. Pendidikan politik sangat penting diberikan kepada anak-anak. Hal ini sangat penting untuk merubah paradigma masyarakat bahwa politik itu jahat dan buruk. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak sekali remaja maupun orang dewasa yang apatis terhadap politik. Mereka menganggap bahwa politik dan orang yang berpolitik pasti akan menjadi orang-orang yang pembohong.

               

Nasionalis dan Agamis. Bersama Membangun Bangsa

Nasionalis ialah orang yang menganut paham nasionalisme. Nasionalis terlahir dari rasa cinta terhadap negaranya.  Seorang nasionalis mewujudkan rasa cintanya terhadap negara dengan mengabdikan diri dan membangun negara dengan segala yang dimiliki. Sedangkan agamis ialah orang yang dalam kehidupannya benar-benar menegakkan ajaran agama yang dianutnya. Seorang agamis, orientasinya hidupnya hanyalah untuk mengabdi kepada tuhan YME melalui kegiatan-kegiatan dakwah untuk menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat luas.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di manapun, nasionalis dan agamis pasti ada. Ada negara yang didominasi olaeh kaum agamis, tetapi ada juga negara yang didominasi oleh kaum nasionalis. Semua itu tergantung ideologi maupun keadaan dari negara tersebut. Di Indonesia sendiri nasionalis dan agamis jumlah maupun kekuasaanya berimbang. Lantas, mana yang lebih dibutuhkan oleh negara kita? Menurut saya, bakeduanya sama-sama dibutuhkan oleh negara kita. Hal ini karena negara kita adalah negara yang majemuk. Tidak didominasi oleh satu kelompok masyarakat budaya tertentu.

Demokrasi Pancasila untuk Membangun Nation State and Nation Character Building

            Ketika para founding father Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ada tiga hal penting yang ingin diperjuangkan. Ketiga hal tersebut yaitu membangun Negara, membangun Bangsa, dan membangun karakter yang selanjutnya diwacanakan sebagai Nation State and Nation Character Building. Membangun Negara didasarkan pada pancasila dan UUD 1945, pembangunan Bangsa didasarkan pada semboyan Bhineka Tungggal Ika, dan nilai-nilai pancasila yang bersumber pada kepribadian Bangsa sendiri untuk membangun karakter Bangsa.

            Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sistem pemerintahan yang kita anut sampai saat ini ialah demokrasi yang didasarkan pada pancasila dan UUD 1945. Dan demokrasi yang kita sepakati bersama ialah demokrasi yang didasarkan pada sila ke empat pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Jadi, demokrasi yang kita anut ialah demokrasi dengan musyawarah bukan dengan voting.

            Musyawarah dipilih karena, setiap orang bisa mengeluarkan pendapat secara terbuka. Dan orang-orang dapat mengerti setiap argumentasi yang dikemukakan orang lain sehingga bisa berpikir secara rasional argumentasi siapa yang lebih baik. Sedangkan dalam voting, orang tidak mengetahui argumentasi yang diungkapkan oleh orang lain karena alasan orang memilih tindakan tidak disampaikan secara terbuka. Dengan demikian potensi konflik akibat keputusan tersebut cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak ada pertimbangan secara jelas keputasan yang diambil. Sehingga keputusan preman yang memilki banyak massapun  bisa menang karena suara mayoritaslah yang menang dalam prosees voting.

           

Empat Pilar Kebangsaan untuk Mewujudkan Empat Tujuan Negara

              Dewasa ini, banyak terjadi permasalahan yang menyangkut integrasi bangsa. Maraknya kasus rasisme, tawuran, isu-isu yang menyangkut SARA, dan banyak hal lain. Permasalahan-permasalahan ini tentu saja akan menggangu kehidupan berbangsa dan bernegara, serta akan menghambat tujuan-tujuan negara. Hal ini juga didukung dengan kebhinekaan bangsa kita yang bermacam-macam suku, ras, bahasa, dan budaya. Permasalahan ini langsung memunculkan reaksi dari pemerintah, yaitu dengan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan. Empat pilar kebangsaan tersebut, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinekka Tunggal Ika.

                Pancasila merupakan pilar yang pertama dan yang utama. Hal ini karena pancasila merupakan dasar negara kita. Dan tiga pilar selanjutnya merupakan perwujudan dari pancasila. Ini juga menimbulkan pertanyaan pantaskah pancasila menjadi salah satu dari pilar kebangsaan ini? Apakah ini bbukannya akan menjatuhkan nilai dari pancasila yang fundamental karena disejajarkan dengan  UUD 1945, NKRI, Bhinekka Tunggal Ika?

Sosio Demokrasi Versus Kapitalisme

          Demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi bisa juga dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, demokrasi seperti apa yang seharusnya ada di negara kita? Apakah dengan kita memilih sendiri wakil dan presiden kita saja itu sudah cukup? Saya rasa demokrasi bukan hanya seperti itu. Bung Karno dalam pidatonya yang berjudul  ”Demokrasi Politik dengan Demokrasi Ekonomi=Demokrasi Sosial” berkata bahwa ada tiga jenis demokrasi, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Dan demokrasi sosiallah yang menjadi tujuan dalam tulisan ini.

            Jika melihat realita yang ada di negara kita, demokrasi politik sudah dilakasanakan lewat pemilu. Sementara itu, apakah demokrasi ekonomi sudah terwujud? Karena demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi tidak bisa menjadi demokrasi sosial. Demokrasi dimana rakyat tidak hanya mendapat hak politik, tetapi juga mendapat hak ekonomi. Adanya ketimpangan antara hak politik dan ekonomi dalam demokrasi tidak lain dan tidak bukan  disebabkan oleh tumbuh suburnya kapitalisme di negara kita ini.