Birokrasi merupakann sebuah entitas pada sebuah
negara. Secara etimologi, birokrasi merupakan berasal dari kata biro yang
berarti meja dan kratein yang berarti pemerintah. Jika disintesakan, maka
birokrasi memiliki pengertian sebuah pemerintahan yang dijalankan dari balik
meja. Artinyaa adalah dalam birokrasi semua dikendalikan oleh orang-orang yang
bekerja di meja masing-masing. Menurut Michael G.
Roskin, pengertian birokrasi adalah "setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas
para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan
(to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pembuat keputusan
(decision makers). Birokrsi juga
memiliki beberapa tipe. Berikut merupakan tipe-tipe birokrasi yang dilihat dari
berbagai perspektif:
1. Perspektif Sumber Otoritas
a. Birokrasi Tradisional
b. Birokrasi Karismatik
c. Birokrasi Legal-Rasional
2. Perspektif Derajat keterbukaan
Derajat keterbukaan birokrasi
dapat dilihat dari aksesibilitas masyarakat untuk berhubungan dengan birokrasi,
luasnya pelaksanaan recruitment,
kebebasan kelompok lain untuk memasuki jajaran eselon birokrasi untuk
mendistribusikan kekuasaanya pada kelompok lain. Klasifikasi ini sangatlah
relevan dengan reformasi administrasi. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat
keseringan birokrasi melakukan kontak dan transaksi dengan masyarakat luas,
sehingga akan tampak derajat kepekaan birokrasi terhadap perubahan yang terjadi
yang mana umumnya terjadi di kebanyakan negara yang sedang berkembang.
Perspektif Derajat keterbukaan (menurut Hahn Been
Lee), dibagi menjadi :
a. Birokrasi Terbuka
Ditandai dengan adanya pola recruitment
yang relatif fleksibel atau bahkan tidak ada pola recruitment sama sekali. Semua orang tanpa terkecuali, dipandang
dapat memenuhi syarat untuk menjadi anggota birokrasi. Kualifikasi untuk
menduduki suatu jabatan birokrasi seperti tingkat pendidikan, tidaklah
dituntutdengan ketat. Antara pemerintah dan perusahaan industri sering
dilakukan saling tukar dan kontak.
Parpol pada birokrasi ini sangatlah berkuasa dan pengaruhnya bersifat langsung
terhadap birokrasi. Berlakunya sistem spoil
pada semua birokrasi. Birokrasi menjadi semakin terpolitisasi karena sering
terjadi pengaruh dan intervensi dari legislatif dan partai terhadap birokrasi.
Pamong praja dalam hal ini hanya sekedar kelompok elite dalam masyarakat,
sedangkan kelompok swasta sangat kuat, baik dalam bidang bisnis maupun bidang
pendidikan. Mudahnya keluar masuk dalam birokrasi , karena pintu masuk dan
keluar dari jajaran birokrasi terbuka lebar.
Contoh dari birokrasi ini (menurut Siagian;1967) yaitu : Indonesia dibawah
pimpinan Soekarno dan Filipina di bawah pimpinan Raymond Magsaysay.
b. Birokrasi Tertutup
Ditandai
dengan adanya ciri yang sangat elitis dikalangan birokrasi dan menjadi kelas
yang memiliki hak privelese tertentu. Untuk bisa menjadi anggota birokrasi
harus melalui ujian pamong praja yang dikaitkan dengan lamanya kuliah di
perguruan tinggi. Sekali seseorang menjadi pamong praja, maka pelayanan
terhadap birokrat akan dijamin terus tanpa harus melakukan kegiatan dengan masyarakat
luas. Terjadi rotasi antar bagian namun tidak diikuti dengan pemberian
fasilitas. Kesetiaannya hanya pada pekerjaanya. Moral mereka tinggi namun
orientasinya sempit. Keunggulan pun diutamakan pada fase pertama masuk jajaran
birokrasi, tapi fase berikutnya aturan senioritaslah yang diutamakan dan
diberlakukan. Para anggota birokrasi sering curiga pada kelompok lain seperti
perguruan tinggi, pers, militer, usahawan, dll. Jadi jika terdapat perubahan
sosial yang mengakibatkan kelompok lain berkuasa birokrasi akan menentangnya
dan menghalanginya dalam melakukan kegiatan politik. Sehingga kelompok lain
tidak bisa maju dan menentang birokrasi.
Contoh
birokrasi ini banyak dijumpai di negara-negara bekas jajahan inggris, atau
menganut paham inggris. Misal klasiknya India dan Pakistan.
c. Birokrasi Campuran
Tipe
birokrasi ini merupakan hasil kontak yang sangat terbatas antara birokrasi
dengan masyarakat. Hal ini berawal dengan masuknya individu ke dalam jajaran
birokrasi pemerintahan guna mengurangi kelemahan birokrasi, seperti
kekurangmampuan birokrasi (lama) untuk membuat perencanaan, statistik,
industrialisasi,dll. Posisi tersebut diharuskan untuk diisi dan ditempati oleh orang-orang yang ahli dalam birokrasi, yang memungkinkan proses recruitment agak bersifat fleksibel,
yang sebenarnya tidak terjadi pada birokrasi tertutup. Hal ini pun bersifat
parsial, dan secara subtantif tidaklah mengubah corak dan warna birokrasi
secara keseluruhan.
Perubahan
besar-besaran dalam birokrasi hanya akan terjadi jika terdapat perubahan sosial
politik yang mendasar seperti perang, revolusi, coup d’etat. Dan sebagai akibatnya birokrasi pun mengalami
perkembangan dalam bentuk menerima masukan besar-besaran dari kelompok sosial
lain, misal dari golongan intelektual mahasiswa dan militer sebagai motor
penggeraknya. Birokrasi ini pun sering terdapat pada negara yang sedang
berkembang yang berbentuk aliansi sipil dan militer.
Pada
birokrasi ini perlu dilakukan perbaikan yang mendasar terhadap prosedur dan
tata cara recruitment dan promosi
yang disesuaikan dengan tuntutan baru, meskipun hal tersebut mempunyai
kecenderungan menghantam tatanan birokrasi yang relatif sudah mapan, lama
kelamaan akan menjadi harmonis. Contoh birokrasi ini (menurut Bent;1969) Korea,
Thailand, dan Turki pada masa tahun 1970-an.
- Tipe Birokrasi di Indonesia
Bisa dikatakan tipe birokrasi di
Indonesia agak aneh. Disatu sisi seperti tipe birokrasi terbuka dan di sisi
lain seperti birokrasi tertutup. Birokrasi Indonesia bertipe terbuka pada
jabatan-jabatan puncak atau pimpinan-pimpinan dari birokrasi tersebut. Untuk
menjadi pimpinan dalam sebuah birokrasi di Indonesia, proses recruitment cukup fleksibel karena semua
orang bisa mendapatkannya karena tidak perlu kualifikasi pendidikan yang tinggi
atau melalui serangkaian test yang rumit. Satu-satunya kualifikasi yang wajib
dimiliki adalah kemampuan berpolitik yang cakap. Contoh adalah Presiden maupun
Menteri-Menteri.
Sementara itu, birokrasi Indonesia
bertipe tertutup pada jabatan-jabatan yang bukan termasuk pimpinan atau pegawai
biasa. Mereka yang ingin menduduki posisi ini haruslah memiliki kualifikasi
pendidikan yaang tinggi dan melakukan serangkaian test untuk bisa masuk ke
dalam birokrasi tersebut. Contoh yang paling sederhana adalah tes PNS.
Akan tetapi jika melihat penjelasan
tipe-tipe birokrasi yang ada di atas, maka dengan pertimbangan-pertimbangan
yang sudah dijelaskan kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa Birokrasi di
Indonesia bertipe campuran walaupun tidak sepenuhnya sama dengan penjelasan
mengenai tipe biorkrasi campurang yang telah dijelaskan di atas.
- Tipe Birokrasi dalam Reformasi Administrasi
Reformasi pada dasarnya
merupakan suatu gerakan yang menjadikan administrasi sebagai instrumen yang
lebih baik dalam mencapai tujuan umum masyarakat. Konsekuensinya tersedia
beragam alternatif pilihan alat (instrumen) untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada negara yang sedang berkembang kebanyakan pilihan terhadap tujuan mengikuti
pilihan terhadap alat yang dipakai, serta apa yang perlu disempurnakan lebih
penting dari bagaimana cara menyempurnakannya. Perbaikan pendekatan dalam hal
ini sangat penting dalam permulaan kegiatan reformasi administrasi. Reformasi administrasi dalam suatu birokrasi dengan tipe yang berbeda-beda
maka reformasi administrasinya pun juga berbeda, antara lain :
1. Reformasi administrasi dalam birokrasi
tertutup
Struktur
birokrasi tertutup dalam masyarakat sedang berkembang perlu dibuka agar
tuntutan perubahan sebagai akibat logis dari perkembangan ilmiah dapat terpenuhi. Salah satu instrumen yang cocok yaitu
penciptaan program baru atau penciptaan organisasi baru. Walaupun program ini
dari luar tampak menopang reformasi namun realitasnya menunjukkan sebaliknya. Jika birokrasi tertutup ini diciutkan dengan reformasi administrasi,
terdapat kecenderungan terjadi hilangnya fleksibilitas, sehingga birokrasi akan
bertambah tertutup dan kaku.
Reformasi
yang benar di negara sedang berkembang yakni yang bersifat programatik. Jadi
jika pemerintah melansir suatu program substantif seperti program pertanian,
ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan masyarakat desa, dll.memobilisasikan
sebagian sumber daya insani dan keuangan serta melenturkan struktur dan
prosedur organisasi untuk melaksanakan program tersebut, baru kegiatan ini
dapat disebut dengan reformasi administrasi. Dalam kegiatan ini para
administrator, teknisi, serta golongan birokrat profesional dilibatkan untuk
menyukseskan program ini.
Contohnya
ketika india menjadi negara birokrasi tertutup, pembentukan korporasi publik
menyebabkan india bergeser ke arah birokrasi campuran. Contoh klasik yaitu
pengalaman Brazilia dengan Administrative
Department of The Public Service (DASP) yang pada tahun 1940-an
mengintroduksi adanya reformasi manajemen dan personalia yang dilakukan dengan
kontrol yang sangat ketat. Kegfiatan ini dilakukan setelah mendapat rekomendasi
dari Brownlow Committee Report dari Amerika Serikat.
2. Reformasi administrasi dalam birokrasi
terbuka
Birokrasi
terbuka di negara sedang berkembang secara terus-menerus memerlukan infusi
keteraturan. Selain itu juga diperlukan pengawasan dan penjagaan itu juga diperlukan pengawasan dan penjagaan. Pada tahap awal kegiatan
prosedur dan struktur organisasi haruslah sederhana, karena jika tidak akan
menjadi penghalang bagi reformasi berikutnya.
3. Reformasi administrasi dalam birokrasi
campuran
Pada
birokrasi sedang berkembang kebanyakan sifat ketertutupannya berangsur-anggsur
berubah ke terbuka dan masuk taraf birokrasi campuran. Birokrasi ini dituntut
untuk terus membuka diri sembari meningkatkan efisiennya. Maka dari itu
reformasi yang dibutuhkan adalah reformasi yang sifatnya programatik dan
teknis. Birokrasi campuran punya kecenderungan untuk kembali ke bentuknya
semula yaitu birokrasi tertutup. Karena itu pada birokrasi ini perlu dijaga dan
diwaspadai agar tidak kembali ke bentuknya semula, jika ini terjadi akan
meningkatkan derajat kekakuannya dan menurunkan adaptabilitas dan daya
tanggapnya.
Reformasi Administrasi di Indonesia
Sesuai
dengan tipe birokrasinya, dalam melakukan reformasi administrasi juga sesperti
reformasi administrasi yang telah dijelaskan di atas, yaitu reformasi
administrasi pada birokrasi bertipe campuran. Seperti pada penjelasan di atas
mengenai reformasi administrasi dalam birokrasi campuran, maka di Indonesiapun juga
harus dilakukan langkah-langkah tersebut. Meningkatkan efisiensi kerja
birokrasi merupakan kebutuhan yang utama dalam birokrasi di Indonesia. Adanya
birokrasi yang terbelit-belit dan terkesan eksklusif harus sedikit dirubah
menjadi lebih sederhana dan mampu berinteraksi dengan masyarakat luas. Selain
itu, yang juga perlu direformasi adalah mind-set dan culture-set dari
birokrat-birokratnya.
Pertama,
penigkatan kinerja harus berbanding lurus dengan peningkatan imbalan. Kedua,
memperbaiki budaya kerja agar berorientasi pada pelayanan publik. Ketiga,
melakukan internalisasi dan konsistensi pada proses penataan dan penjalanan
pemerintahan yang baik. Dan yang menjadi pusat perhatian kami disini adalah
birokrasi boleh bekerja atau dijalankan seperti swasta yang mengutamakan profesionalisme,
akan tetapi orientasi dan prinsip utama yang harus dipahami dan dilakukan yaitu
birokrasi merupakan pelayan publik yang harus melayani publik bukan profit oriented.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar